Kemiskinan dan Imperialisme Diantara Janji Politik

Kemiskinan bangsa Indonesia bersumber pada sebuah sistim ekonomi-politik; sebuah sistem ekonomi yang membolehkan seluruh bahan-mentah negeri ini dikuras dan diekspor murah ke negeri-negeri maju, sebuah sistem yang mengubah Indonesia hanya sebagai pasar bagi hasil produksi negeri-negeri maju, sebuah sistem yang mensahkan eksploitasi tenaga kerja murah untuk meningkatkan keuntungan segelintir kapitalis, dan sebuah sistem yang hanya menjadikan Indonesia sebagai “sirkuit” bagi modal untuk melipatgandakan keuntungan.

Inilah yang kami sebut sebagai imperialisme. Dan, imperialisme–mengutip pernyataan Lenin, pemimpin revolusi Rusia yang terkenal itu–adalah tahap tertinggi dari kapitalisme. Sistem inilah yang menghisap dan menguras kekayaan bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun, sehingga sekarang ini bangsa kita menjadi bangsa pariah.

Semenjak merdeka negeri ini, pemimpin yang terpilih selalu berjanji hendak memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyatnya. Tentu ada kaitannya dengan persoalan masa lalu dimana rakyat mengalami kemiskinan, eksploitasi dan imperialisme.

Lepas apakah agenda itu bermuatan politik atau tidak yang sering di guncingkan oleh kaum elit politik, yang pasti Bupati terpilih dalam pidato politiknya mencetuskan rencana membangun kemandirian ekonomi, berdaulat secara politik merupakan berita segar didengar oleh rakyat miskin yang hidupnya tergantung dari bercocok tanam. Sementara dengan pidato politik itu, mengikat secara politik dan moral semua pusat kekuasaan untuk menjaga proses pelaksanaan dari program ini agar berjalan dengan baik dan benar. Berbagai elemen harus patuh dan tunduh, tak ada upaya pembangkangan dilakukan siapapun tanpa terkecuali. Karena pilihan tindakan ini hendak menjalankan agenda mandate konstitusi yakni menyangkut keadilan sosial. Tentu berbagai kebijakan yang mengikat akan pelaksanaan dari program ini, penting diterbitkan. Selanjutnya menyebarkan agenda ini ke public agar jangan sampai salah bacaan. Karena berbagai kehawatiran pasti akan muncul. Baik dari pihak yang menjadi penggiat dari gerakan ini, dan dari kelompok yang masih berpegang teguh pada watak dan sikap feodalisme. Dan untuk mewujudkan kedauatan pangan adalah dijalankannnya agenda pembaruan agrarian, reformasi birokrasi, dan supremasi hukum .